MEMBUAT RECHTLICHE BEMERKUNGEN Istilah Legal Opinion dalam bahasa lateinische Erkrankung denan Ius Opinio, dimana Ius artinya Hukum und Opinio artinya pandangan atau pendapat. Rechtsgutachten adalah istilah Yang dikenal dalam sistem hukum Common Law (Anglo Saxon), sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinentalen (Zivilrecht) dikenal dengan istilah Rechts Kritiker Yang dipelopori oleh Aliran Kritikus Hukum. Sampai saat ini tidak ada definisi yang baku mengenai Gesetzliche Stellungnahme von Indonesien. Tetapi apabila mengacu pada literatur yang telah ada sebelumnya dan yang telah berlaku secara internasional, defenisi Rechtliche Stellungnahme adalah. 8220A schriftliches Dokument, in dem ein Rechtsanwalt sein oder ihr Verständnis des Gesetzes, wie auf angenommene Tatsachen angewendet. Der Anwalt kann ein privater Anwalt oder Rechtsanwalt, der den Staat oder andere staatliche antity8221. Eine Partei kann berechtigt sein, sich auf ein Rechtsgutachten zu stützen, das von Faktoren wie der Identität der Parteien, an die die Stellungnahme gerichtet wurde, und das Recht, das diese Stellungnahme regelt8221 (Black8217s Law Dictionary, Edisi VII, Henry Campbell Black), beruht. (Sekumpulan Dokumen tertulis Yang dijadikan padanan aplikasi bagi para pengacara atau pengertian pendapat hukum Yang berkaitan dengan berbagai masalah hukum Dari para pihak terkait sesuai dengan fakta-faktanya. Seorang pengacara bisa saja Secara Pribadi mewakili berbagai Aspek peraturan entità hukum Yang mengatur tentang hal itu. Salah satu pihak berhak untuk meyakinkan pendapat hukum, tergantung Dari faktor-faktor identitas para pihak terkait yang dibuat oleh seorang pengacara melalui pendapat hukum dan Undang-Undang yang mengaturnya). Setelah Melihat defenisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Rechtsgutachten Secara Umum adalah Suatu Dokumen tertulis Yang dibuat oleh advokat untuk kliennya dimana advokat tersebut memberikan menuangkan pandangan atau pendapat hukum sebagaimana Yang diterapkannya terhadap Suatu fakta hukum tertentu dan untuk tujuan tertentu. Tujuan dibuatnya Suatu Rechtsgutachten adalah untuk memberikan pendapat hukum atas Suatu persoalan hukum Yang Sedang dihadapi oleh klien Agar didapat Suatu keputusan atau tindakan Yang tepat atas persoalan hukum Yang ada tersebut. Agar seorang advokat dapat Mitglied bei pendapat hukum yang baik, pertama kali ia harus mengerti von memahami apa masalah hukum yang ada von mengapa masalah itu terjadi. Untuk memahami itu maka seorang advokat Harus pula mendapatkan Daten dan Informasi Yang Lengkap dan akurat disertai dengan bagaimana aturan hukum Yang mengaturnya, setelah itu Baru dapat menentukan apa yang Harus diberikan, dan Yang terakhir bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut dengan Tuntas Secara hukum. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai Prinsip-Prinsip dalam pembuatan Rechtliche Stellungnahme, Format Penyusunan Rechtliche Stellungnahme serta Permasalahan yang ditemui advokat dalam membuat Rechtsgutachten. Dalam menyusun Juristische Stellungnahme, biasanya advokat berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut: Juristische Stellungnahme dibuat dengan mendasarkan pada hukum Indonesien. Advokat Yang berpraktek dalam wilayah Republik Indonesia dimana hukum Yang dikuasai adalah hukum Indonesien, tidak berkompeten untuk menyampaikan pendapat hukum Yang didasarkan Pada hukum selain hukum Indonesien Rechtsgutachten disampaikan Secara lugas, jelas dan Tegas dengan tata bahasa Yang Benar dan sistematis. Rechtliche Meinung disampaikan secara lugas, jelas dan tegas, artinya rechtliche Meinung tersebut harus mudah dipahami oleh klien atau bagi pihak yang membacanya. Karena disampaikan dengan bahasa yang baik dan sistematis serta tegas maka Rechtliche Stellungnahme tersebut tidak menimbulkan tafsiran berganda (bias) dan diharapkan melalui Rechtsgutachten tersebut terciptalah suatu kepastian hukum Rechtsgutachten tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan. Dalam Rechtliche Stellungnahme, advokat tidak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesaian persoalan dalam praktek. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 butir c Kode Sie haben keine Berechtigung zur Verfügung, sobald der gesuchte Kandidat wieder verfügbar ist. Kode Etik Advokat yang berbunyi: 8220Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang8221. Dilihat dari isi Kode Etik Advokat tapsebut dapat disimpulkan bahwa advokat di dalam Rechtliche Stellungnahme dapat memberikan jaminan kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang Gesetzliche Stellungnahme harus diberikan secara jujur dan lengkap. Jujur, artinya Juristische Stellungnahme harus disampaikan kepada klien sebagaimana adanya, tidak dibuat-buat dan tidak semata-mata Mitgliedsland pendapat hanya untuk mengakomodir keinginan klien. Jama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku keinginan klien tidak dapat terpenuhi, maka hal tersebut harus dikemukakan dengan jelas dalam Rechtliche Stellungnahme, tanpa ada yang ditutupi. Penjelasan dalam Rechtliche Stellungnahme harus diberikan dengan selengkapnya. Dalam Rechtliche Stellungnahme advokat tidak memberikan pendapat yang mengharuskan klien untuk melakukan tindakan tertentu. Rechtliche Stellungnahme hanya bersifat memberikan pendapat mengenai tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh klien tetapi klien sendiri yang akan memutuskan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Oleh karena itu Juristische Stellungnahme harus memberikan penjelasan yang selengkapnya, sehingga klien memiliki bahan pertimbangan yang cukup untuk mengambil suatu keputusan. Rechtliche Meinung tidak mengikat bagi advokat dan bagi klien Advokat bertanggung jawab atas isi dan juga bertanggung jawab atas kebenaran dari Rechtsgutachten yang dibuatnya. Tetapi advokat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat klien mengambil tindakan berdasarkan Rechtliche Stellungnahme tersebut. Rechtliche Stellungnahme yang dibuat oleh advokat yang ditunjuk tersebut tidak mengikat klien atau pihak-pihak yang meminta Rechtliche Stellungnahme untuk melaksanakan sebagian atau seluruh isi dari Legal Opinion. Keputusan untuk mengambil ata tidak mengambil tindakan berdasarkan Rechtliche Meinung, sepenuhnya tergantung dari klien yang bersangkutan dan menjadi tanggung jawab dari pengambil keputusan. Format Penyusunan Rechtliche Stellungnahme Sampai saat ini Indonesien belum memiliki Format als Standard Baku Yang Mengikat Bagi Seluruh Advokat Indonesien Berkenaan Dengan Bentuk Legal Opinion. Sehubungan dengan tidak adanya Format dan standar baku pembuatan Rechtsgutachten Yang mengikat seluruh advokat di Indonesien, dalam prakteknya bentuk Rechtsgutachten Yang baik setidak-tidaknya mempunyai kerangka dasar Yang memuat hal-hal sebagai berikut: Bagian pendahuluan Berisi penjelasan atas dasar apa advokat membuat Rechtsgutachten , yaitu apakah berdasarkan permintaan Secara tertulis Dari klien melalui surat atau Secara lisan yang disampaikan dalam Rapat yang dihadiri Klien, Agar advokat memberikan pendapat hukum atas permasalahan-permasalahan hukum yang Sedang dihadapi klien atau didasarkan karena diperlukan sebelum menangani Suatu perkara Permasalahan yang dimintakan Rechtsgutachten. Pada bagian permasalahan ini dijelaskan masalah pokok yang dihadapi klien yang diminta untuk dibuatkan Rechtliche Stellungnahme. Permasalahan tersebut mengacu pada persoalan hukum yang diuraikan atau yang disampaikan klien dalam suratnya ketika mengajukan permintaan Rechtlicher Hinweis. Namun apabila ternyata persoalan hukum yang diuraikan klien tidak jelas atau kurang jelas, maka advokat akan membantu merumuskan permasalahan klien tersebut. Bila Terdapat Lebih Dari satu persoalan hukum dimana berkaitan satu sama lain maka permasalahan-permasalahan dimaksud harus disampaikan secara jelas dan sistematis. Bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada seperti informasi, Daten-Daten als dokumen-dokumen. Bagian ini Berisi uraian tentang Dokumen-Dokumen, Informasi Material Yang berbentuk tertulis maupun lisan Yang diperoleh Dari klien itu sendiri maupun Dari pihak ketiga Verschiedenes dan juga Berisi Informasi tambahan Yang terkait dengan Pokok permasalahan Yang dapat ditambahkan Pada Rechtsgutachten untuk mendukung Pokok permasalahan. Bahan-bahan ini dapat diketahui dan ditentukan setelah advokat terlebih dahulu melakukan Rechtliche Sorgfaltspflicht (Legal Audit) 1. Bagian ini juga Berisi pernyataan Dari advokat mengenai sumber fakta Yang dipergunakan dalam penyusunan Rechtsgutachten yaitu bahwa Rechtsgutachten dapat dibuat berdasarkan Dokumen Asli dan atau Dokumen fotokopi danatau keterangan-keterangan lisan klien kepada advokat, Sejak diterima sampai dengan tanggal dikeluarkannya Rechtsgutachten. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Dasar hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Bagan ini berisi uranisch tentang ketentuan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya yang dijadikan dasar bagi advokat untuk membuat pendapat hukum. Dalam bagian ini juga dijelaskan batasan penafsiran Rechtliche Stellungnahme yang dibuat oleh advokat, yaitu bahwa Rechtliche Stellungnahme yang dimaksud hanya dapat ditafsirkan menurut ketentuan hukum Negara Indonesien. Rechtliche Meinung tersebut tidak dapat ditafsiran menurut ketentuan hukum dari negara lain selain negara Republik Indonesien. Uraian fakta-fakta dan kronologis. Bagian ini Berisi uraian fakta-fakta Yang relevan dengan permasalahan berdasarkan Dokumen Asli danatau fotokopi danatau berdasarkan keterangan lisan Dari klien sampai dengan tanggal dikeluarkannya Rechtsgutachten dan disusun Secara kronologis dengan Maksud Agar pembaca memahami asal Mula Pokok permasalahan dan perkembangannya. Bagan in den menguraikanischen analisa dan pertimbangan hukum advokat atas pokok permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Berisi uraian tentang pendapat Auf der Suche nach dem pasokan Pasquahan yang didasarkan pasanis pasanis pasanis, psalm, psalm, psalm, pokemon, pokemon, pokemon, pokemon, Pendapat hukum disampaikan dengan selalu terfokus pada Permasalahan, sistematis dan tidak berbelit-belit. Kesimpulan dan saran-saran atau solusi permasalahan. Berisi uraian tentang kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil analisa setelah melakukan seluruh tahap-tahap pembuatan Rechtliche Stellungnahme yang telah dipaparkan sebelumnya. Setelah mendapatkan kesimpulan, advokat lalu Mitglied saran-saran danatau solusi bagi penyelesaian persoalan hukum yang telah dibahas dalam Rechtliche Stellungnahme tersebut. Sangat diharapkan Advokat memberkan lebih dari satu saran danatau solusi terhadap masalah yang dimintakan Rechtliche Stellungnahme, dengan tujuan agar klien atau pihak lain yang berkepentingan dapat memilih salah satu dari saran danatau solusi yang terbaik menurut pandangannya. Permasalahan yang ditemui dalam membuat Rechtliche Stellungnahme Bahwa dalam proses pembuatan Rechtsberatung, advokat dapat menemukan beberapa permasalahan. Adapun beberapa contoh permasalahan yang ditemukan dalam prakteknya tersebut adalah sebagai Berikut. Advokat tidak dapat memastikan apakah keterangan als informasi yang diberikan oleh klien dan pihak-pihak yang terkait adalah keterangan yang benar von jujur atau tidak. Keakuratan suatu Rechtliche Stellungnahme tergantung pada jujur atau tidaknya klien memberikan informasi, keterangan atau Daten-Daten Yang diperlukan sebagai bahan dalam pembuatan Rechtliche Stellungnahme. Dalam hal kiel Mitglied keterangan lisan, maka advokat akan berasumsi bahwa keterangan lisan tersebut adalah benar. Pada dasarnya, klien bertanggung jawab atas kebenaran Daten-Daten, dokumen-dokumen dan keterangan yang diberikannya kepada advokat yang ditunjuk untuk memberikan Rechtliche Stellungnahme. Apabila klien memberikan informasiketerangan, data-data dan dokumen yang salah kepada advokat, maka akibatnya advokat tersebut juga akan salah dalam memberikan opinioninya melalui Gesetzliche Stellungnahme. Ini tidak Jauh berbeda dengan seorang pasien dan dokter, dimana apabila pasien salah menerangkan keluhan Yang dideritanya maka dokter juga Akan salah mendiagnosa penyakit pasiennya dan dapat dipastikan Akan memberi resep atau obat Yang salah pula Pada pasien tersebut. Advokat tidak dapat memastikan apakah seluruh dokumen-dokumen yang diberikan dalam bentuk fotokopi sesuai dengan aslinya atau tidak. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka jika dipergunakan dokumen fotokopi, advokat harus menyatakan bahwa advokat tersebut tidak menschenleiden serta memeriksa dokumen asli dari dokumen-dokumen fotokopi tersebut, dan karenany advokat mengasumsikan bahwa dokumen-dokumen fotokopi tersebut adalah benar sesuai dengan aslinya. Advokat hanya memberikan Rechtsgutachten didalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesien Advokat memiliki keterbatasan Secara hukum yakni advokat tersebut hanya memiliki kewenangan untuk memberikan Rechtsgutachten didalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesien. Jadi advokat Yang berpraktek dalam wilayah Republik Indonesien tidak berkompeten untuk menyampaikan pendapat hukum Yang didasarkan Pada hukum selain hukum Yang berlaku di negara Indonesia. Istilah Rechtsgutachten dalam bahasa lateinisch disebut dengan Ius Opinio. Ius bereiten Sie sich auf Opinio artinya pandangan atau pendapat. Rechtliche Stellungnahme sendiri adalah istilah yang dikenal dalam sistem hukum Gemeinsames Recht (angelsächsisch), sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental (Zivilrecht) dikenal dengan istilah Legal Critics. Secara Umum Rechtsgutachten dibuat adalah untuk memberikan pendapat hukum atas Suatu permasalahan hukum Yang Sedang dihadapi oleh seseorang (Klien) Agar didapat Suatu bentuk penyelesaian atau tindakan Yang tepat atas permasalahan hukum tersebut. Agar membuat Rechtliche Stellungnahme yang benar, maka pembuat Rechtliche Stellungnahme harus mengerti dan memahami permasalahan hukum yang ada dan kemudian memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Untuk itu Rechtsgutachten Harus berdasarkan Pada Daten dan Informasi Yang Lengkap dan akurat (berupa fakta-fakta hukum) dikaitkan dengan aturan hukum Yang berlaku, kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum dan peraturan hukum tersebut kemudian dibuat pendapat hukum atas permasalahan Yang ada. Untuk lebih memahami pembuatan Rechtliche Stellungnahme. berikut ini Akan dibahas mengenai anatomi dan Prinsip-Prinsip dalam pembuatan Rechtsgutachten, termasuk pembahasan mengenai Format Penyusunan Rechtsgutachten serta Permasalahan Yang ditemui dalam membuat Rechtsgutachten. Prinsip-Prinsip dalam pembuatan Rechtsgutachten a. Rechtliche Stellungnahme dibuat dengan mendasarkan pada hukum yang berlaku. Ada pendapat berbeda tentang hukum normatif. Hal ini berkaitan erat dengan pandangan mengenai ilmu hukum. Ada sebagian orang berpendapat bahwa ilmu hukum adalah bagian dari ilmu sosial. Sementara yang lage berpandangan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang berdiri sendiri (sui generis). Namun sebagai sebuah ilmu Yang membahas tentang hukum (norma) Yang muaranya Pada kepastian hukum, ilmu hukum seyogyanya tidak dicampuradukkan dengan permasalahan sosial, karena Akan mendegradasi adanya kepastian hukum. Prinsip utama dalam pembuatan Rechtliche Stellungnahme adalah mencari pendapat berdasarkan norma hukum dan sama sekali tidak berdasarkan norma sosial. Dengan demikian yang harus dijadikan dasar hanyalah norma (ketentuan) hukum yang berlaku. Hal ini erat kaitannya dengan kepastian hukum. B. Rechtliche Stellungnahme disampaikan secara lugas, jelas dan sistematis. Rechtliche Stellungnahme harus mudah dipahami oleh klien ata bagi pihak yang membacanya. Karena disampaikan dengan bahasa Yang baik dan sistematis maka Rechtsgutachten tidak menimbulkan tafsiran berganda (Bias) dan diharapkan melalui Rechtsgutachten tersebut terciptalah Suatu kepastian hukum. C. Rechtliche Stellungnahme tidak memberikan jaminan terjadinya suatu keadaan. Dalam Rechtliche Stellungnahme. Tidak boleh memberikan jaminan atau kepastian akan kondisi suatu penyelesisch persoalan dalam praktek. Karena kepastian hukum atas permasalahan merupakan wewenang hakim (pengadilan). Demikian juga Auf der Suche nach dankenarkan memberikan jaminan kepada klien. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 butir c Kode Etik Artikel pro Seite: 20 20 50 Alle pro Seite Seite von 1 von 2 Nächste Seite Letzte Seite Nächste Seite Letzte Seite Nächste Seite Letzte Seite Nya Tidak dapat Mitgliedsland jaminan kepada klien bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. D. Juristische Stellungnahme harus diberikan secara jujur, lengkap dan berisi saran. Meskipun berupa opini, Juristische Stellungnahme harus disampaikan kepada klien sebagaimana adanya, tidak dibuat-buat dan tidak semata-mata Mitgliedsland pendapat hanya untuk mengakomodir keinginan klien. Jama berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku keinginan klien tidak dapat terpenuhi, maka hal tersebut harus dikemukakan dengan jelas dalam Rechtliche Stellungnahme. Penjelasan dalam Rechtliche Stellungnahme harus diberikan dengan selengkapnya. Dalam Juristische Stellungnahme, advokat tidak memberikan pendapat yang mengharuskan klien untuk melakukan tindakan tertentu. Rechtsgutachten hanya bersifat memberikan pendapat mengenai tindakan-tindakan apa yang Harus dilakukan oleh klien tetapi klien sendiri yang akan memutuskan apakah Akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Oleh karena itu Juristische Stellungnahme harus memberikan penjelasan yang selengkapnya, sehingga klien memiliki bahan pertimbangan yang cukup untuk mengambil suatu keputusan. D. h. Rechtliche Stellungnahme tidak mengikat bagi pembuat (advokat) dan bagi klien. Advokat bertanggung jawab atas isi dan juga bertanggung jawab atas kebenaran dari Rechtsgutachten yang dibuatnya. Tetapi advokat tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat klien mengambil tindakan berdasarkan Rechtliche Stellungnahme tersebut. Legal Opinion Yang dibuat oleh advokat Yang ditunjuk tersebut tidak mengikat klien atau pihak-pihak Yang meminta Rechtsgutachten untuk melaksanakan sebagian atau seluruh isi Dari Rechtsgutachten. Keputusan untuk mengambil ata tidak mengambil tindakan berdasarkan Rechtliche Stellungnahme. Sepenuhnya tergantung dari klien yang bersangkutan als menjadi tanggung jawab dari pengambil keputusan. Format Penyusunan Rechtliche Stellungnahme secara lengkap Sampai saat ini Indonesien belum memiliki format dan standard baku yang mengikat bagi seluruh Advokat Indonesien berkenaan dengan bentuk Rechtliche Stellungnahme. Sehubungan dengan tidak adanya Format dan standar baku pembuatan Rechtsgutachten Yang mengikat seluruh advokat di Indonesien, dalam prakteknya bentuk Rechtsgutachten Yang baik setidak-tidaknya mempunyai kerangka dasar Yang memuat hal-hal sebagai berikut: Bagian pendahuluan Berisi penjelasan atas dasar apa advokat membuat Rechtsgutachten . yaitu apakah berdasarkan permintaan Secara tertulis Dari klien melalui surat atau Secara lisan Yang disampaikan dalam Rapat Yang dihadiri Klien, Agar advokat memberikan pendapat hukum atas permasalahan-permasalahan hukum Yang Sedang dihadapi klien atau didasarkan karena diperlukan sebelum menangani Suatu perkara. 2. Permasalahan yang dimintakan Rechtliche Stellungnahme. Pada bagian permasalahan ini dijelaskan masalah pokok yang dihadapi klien yang diminta untuk dibuatkan Rechtliche Stellungnahme. Permasalahan tersebut mengacu pada persoalan hukum yang diuraikan atau yang disampaikan klien dalam suratnya ketika mengajukan permintaan Rechtlicher Hinweis. Namun apabila ternyata persoalan hukum yang diuraikan klien tidak jelas atau kurang jelas, maka advokat akan membantu merumuskan permasalahan klien tersebut. Bila Terdapat Lebih Dari satu persoalan hukum dimana berkaitan satu sama lain maka permasalahan-permasalahan dimaksud harus disampaikan secara jelas dan sistematis. 3. Bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada seperti informasi, Daten-Daten als dokumen-dokumen. Bagan ini berisi uralian tentang dokumen-dokumen, informasi material yang berbentuk tertulis maupun lisan yang diperoleh dari klien esu sendiri maupun dari pihak ketiga lainnya dan juga berisi informasi tambahan yang terkait dengan pokok permasalahan yang dapat ditambahkan pada Rechtliche Stellungnahme untuk mendukung pokok permasalahan. Bahan-bahan ini dapat diketahui dan ditentukan setelah advokat terlebih dahulu melakukan Rechtliche Due Diligence (Legal Audit). Bagan ini juga berisi pernyataan dari advokat mengenai sumber fakta yang dipergunakan dalam penyusunan Rechtliche Stellungnahme yaitu bahwa Rechtliche Stellungnahme dapat dibuat berdasarkan dokumen asli dan atau dokumen fotokopi danatau keterangan-keterangan lisan klien kepada advokat, sejak diterima sampai dengan tanggal dikeluarkannya Legal Opinion. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. 4. Dasar hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Bagan ini berisi uranisch tentang ketentuan perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya yang dijadikan dasar bagi advokat untuk membuat pendapat hukum. Dalam bagian ini juga dijelaskan batasan penafsiran Rechtliche Stellungnahme yang dibuat oleh advokat, yaitu bahwa Rechtliche Stellungnahme yang dimaksud hanya dapat ditafsirkan menurut ketentuan hukum Negara Indonesien. Rechtliche Meinung tersebut tidak dapat ditafsiran menurut ketentuan hukum dari negara lain selain negara Republik Indonesien. 5. Uraian fakta-fakta dan kronologis. Bagan ini berisi uranisch fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan berdasarkan dokumen asli danatau fotokopi danatau berdasarkan keterangan lisan dari klien sampai dengan tanggal dikeluarkannya Rechtliche Stellungnahme dan disusun secara kronologis dengan maksud agar pembaca memahami asal mula pokok permasalahan dan perkembangannya. 6. Analisa hukum. Bagan in den menguraikanischen analisa dan pertimbangan hukum advokat atas pokok permasalahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan. 7. Pendapat hukum. Berisi uraian tentang pendapat Auf der Suche nach dem pasokan Pasquahan yang didasarkan pasanis pasanis pasanis, psalm, psalm, psalm, pokemon, pokemon, pokemon, pokemon, Pendapat hukum disampaikan dengan selalu terfokus pada Permasalahan, sistematis dan tidak berbelit-belit. 8. Kesimpulan dan saran-saran atau solusi permasalahan. Berisi uraian tentang kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil analisa setelah melakukan seluruh tahap-tahap pembuatan Rechtliche Stellungnahme yang telah dipaparkan sebelumnya. Setelah mendapatkan kesimpulan, advokat lalu Mitglied saran-saran danatau solusi bagi penyelesaian persoalan hukum yang telah dibahas dalam Rechtliche Stellungnahme tersebut. Sangat diharapkan Advokat Mitgliedschaft lebih dari satu saran danatau solusi terhadap masalah yang dimintakan Rechtsgutachten. Dengan tujuan agar klien atau pihak lain yang berkepentingan dapat memilih salah satu dari saran danatau solusi yang terbaik menurut pandangannya. Format Penyusunan Rechtliche Stellungnahme secara sederhana Namun yang umum dibuat oleh ahli hukum maupun Advokat adalah Rechtliche Stellungnahme dalam bentuk sederhana. Namun meskipun dalam format sederhana, Rechtliche Stellungnahme tetap harus memuat permasalahan, fakta-fakta hukum dan berujung pada pendapat hukum atas permasalahan. Rechtliche Stellungnahme dalam format sederhana biasanya terdiri dari. Uranische fakta-fakta hukum Rumusan permasalahan hukum berdasarkan fakta-fakta hukum Peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum Pendapat atau jawaban atas permasalahan hukum Saran-saran Permasalahan yang ditemui dalam membuat Rechtliche Stellungnahme Bahwa dalam proses pembuatan Rechtliche Stellungnahme. Seringkali ditemukan beberapa permasalahan. Beberapa contoh permasalahan von yang ditemukan von dalam praktek von antara lain: Tidak dapat dipastikan apakah keterangan von informa yang diberikan von daniel pihak-pihak yang terkait von adalah keterangan von yang benar von jujur atau tidak. Keakuratan suatu Rechtliche Stellungnahme tergantung pada jujur atau tidaknya klien memberikan informasi, keterangan atau Daten-Daten Yang diperlukan sebagai bahan dalam pembuatan Rechtliche Stellungnahme. Dalam hal kiel Mitglied keterangan lisan, maka advokat akan berasumsi bahwa keterangan lisan tersebut adalah benar. Pada dasarnya, klien bertanggung jawab atas kebenaran Daten-Daten, dokumen-dokumen dan keterangan yang diberikannya kepada orang yang ditunjuk untuk memberikan Rechtliche Stellungnahme. Apabila klien memberikan informasiketerangan, Daten-Daten dan dokumen yang salah, maka akibatnya juga akan salah dalam memberikan Meinungen. Inan tidak jauh berbeda dengan seorang pasien dan dokter, dimana apabila pasien salah männerangkan keluhan yang dideritanya maka dokter juga akan salah mendiagnosa penyakit pasiennya dan dapat dipastikan akan membere resp atau obat yang salah pula pada pasien tersebut. Tidak dapat memastikan apakah seluruh dokumen-dokumen yang diberikan dalam bentuk fotokopi sesuai dengan aslinya atau tidak. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka jika dipergunakan dokumen fotokopi, maka harus ada pernyataan jika pembuat Rechtliche Stellungnahme tidak meneliti serta memeriksa dokumen asli dari dokumen-dokumen fotokopi tersebut, agar jika terjadi kesalahan data tidak menimbulkan masalah baru. Berangkat dari pembahasan von atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai Berikut. Bahwa Rechtliche Stellungnahme sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang berkepentingan dan sedang mengalami permasalahan hukum agar dapat membuat dan mengambil suatu keputusan atau tindakan yang tepat berkenaan dengan masalah yang dihadapi. Bahwa Indonesien belum mempunyai standar baku yang mengikat bagi seluruh Advokat Indonesien berkenaan dengan bentuk Rechtliche Stellungnahme. Bahwa advokat yang berpraktek dalam wilayah Republik Indonesien hanya memiliki kewenangan untuk memberikan Rechtliche Stellungnahme didalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesien dan tidak berkompeten untuk menyampaikan pendapat hukum yang didasarkan pada hukum selain hukum Indonesien.
Comments
Post a Comment